Pemkab Tana Tidung Tegaskan Tidak Ada Pemotongan TPP ASN Tahun 2026

News Tideng Pale – Pemerintah Kabupaten Tana Tidung memastikan kebijakan efisiensi anggaran yang akan diterapkan pada tahun 2026 tidak akan mengganggu kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN). Bupati Tana Tidung, Syarwani, menegaskan bahwa Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi ASN di lingkungan Pemkab Tana Tidung tetap aman dan terus diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepastian tersebut ia sampaikan sebagai respon atas berbagai kekhawatiran yang muncul di kalangan ASN terkait rencana penyesuaian belanja daerah tahun depan. Menurutnya, efisiensi yang dilakukan pemerintah daerah bersifat terukur dan tidak akan menyasar komponen yang berkaitan langsung dengan hak-hak pegawai.

Baca Juga : TPP ASN Dipotong 30 Persen Pada 2026, Pemprov Kalteng Pastikan Bisa Dikembalikan Jika APBD Membaik

Efisiensi Tanpa Mengurangi Hak ASN

Bupati Syarwani menjelaskan bahwa efisiensi anggaran merupakan langkah strategis untuk menghadapi sejumlah tantangan fiskal di tahun 2026, termasuk penyesuaian pendapatan transfer pusat serta kebutuhan belanja prioritas pembangunan. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemkab tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan kebijakan kesejahteraan ASN.

“TPP bagi ASN tetap aman. Kami tidak melakukan pemotongan atau penundaan. Efisiensi dilakukan pada pos-pos lain yang dinilai masih bisa ditekan tanpa mengganggu pelayanan publik,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah sudah melakukan kajian komprehensif bersama tim anggaran untuk memastikan setiap keputusan tidak berdampak negatif terhadap motivasi dan kinerja ASN.

Fokus pada Penguatan Pelayanan Publik

Di tengah upaya penghematan, Pemkab Tana Tidung disebut tetap berkomitmen pada peningkatan kualitas layanan pemerintahan. Bupati menilai bahwa kesejahteraan ASN merupakan faktor penting dalam menjaga stabilitas pelayanan kepada masyarakat.

“Oleh karena itu, hak-hak ASN tidak boleh terganggu. Mereka adalah ujung tombak pelayanan. Jika kesejahteraannya stabil, maka kinerjanya juga optimal,” ujarnya.

Sejalan dengan itu, pemerintah daerah juga akan fokus pada digitalisasi layanan, reformasi birokrasi, dan peningkatan kapasitas SDM sebagai bagian dari agenda pembangunan tahun 2026.

Kebijakan Anggaran yang Lebih Tepat Sasaran

Bupati Syarwani menyebutkan bahwa sejumlah program dan kegiatan akan disesuaikan agar belanja daerah lebih efisien namun tetap tepat sasaran. Belanja yang dinilai kurang prioritas akan dirasionalisasi, sementara belanja wajib seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan kesejahteraan pegawai tetap dijaga.

“Kami ingin anggaran daerah benar-benar mendukung pembangunan dan kebutuhan masyarakat. Tidak ada pengurangan untuk yang sifatnya wajib, termasuk TPP,” kata Bupati.

Harapan untuk Stabilitas Fiskal Daerah

Dengan kebijakan efisiensi yang terukur, Pemkab Tana Tidung menargetkan kondisi fiskal daerah tetap stabil dan mampu mendukung program pembangunan jangka panjang. Bupati Syarwani berharap ASN dapat bekerja dengan tenang dan tetap menjaga profesionalisme di tengah perubahan kebijakan anggaran.

“Kami berharap ASN tetap fokus bekerja. Pemerintah daerah menjamin hak-hak pegawai tetap dipenuhi, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat terus optimal,” tutupnya.

Artikel ini menegaskan bahwa kebijakan efisiensi di tahun 2026 tidak akan memengaruhi TPP ASN, sekaligus menunjukkan komitmen Pemkab Tana Tidung menjaga keseimbangan antara penghematan dan pelayanan publik yang berkualitas.